PIDIE JAYA – Pancapena.com – Polres Pidie Jaya menginisiasi forum Jumat Curhat bersama para pendamping desa sebagai langkah strategis memperkuat transparansi dan pencegahan penyimpangan dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG).
Kegiatan ini berlangsung pada Jumat (13/6/2025) di ruang Vidcon Mapolres Pidie Jaya dan dipimpin langsung oleh Kapolres Pidie Jaya, AKBP Ahmad Faisal Pasaribu, S.H., S.I.K., M.H., serta dihadiri pejabat utama Polres dan puluhan pendamping desa dari seluruh kecamatan di Kabupaten Pidie Jaya.
Kapolres menegaskan bahwa forum tersebut merupakan bentuk pendekatan pre-emtif dan edukatif Polri dalam mendukung tata kelola dana desa yang transparan dan akuntabel.
“Kami ingin dana desa benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat, bukan malah jadi sumber masalah. Pendamping desa adalah garda terdepan dalam memastikan transparansi,” ujar AKBP Ahmad Faisal.
Forum ini juga membahas implementasi berbagai regulasi penting terkait pengelolaan APBG, seperti Permendes Nomor 2 Tahun 2024, Permendagri Nomor 73 Tahun 2020, PMK Nomor 108 Tahun 2024, serta Peraturan Bupati Pidie Jaya yang mengatur pelaksanaan teknisnya di tingkat gampong.
Kasat Reskrim Polres Pidie Jaya, IPTU Fauzi Atmaja, S.H., menyoroti pentingnya peran pendamping desa dalam mengedukasi para keuchik agar pemanfaatan dana desa tidak semata-mata difokuskan pada pembangunan fisik, tetapi juga pada program pemberdayaan masyarakat.
“Pendamping harus punya keberanian menyampaikan pandangan kritis yang konstruktif. Itu bagian dari fungsi kontrol sosial,” ujarnya.
Kegiatan ini mendapat apresiasi dari para peserta. Muhammad Rizal, Pendamping Desa Kecamatan Meurah Dua, menyampaikan bahwa forum seperti ini memberikan kepercayaan diri bagi pendamping desa dalam menjalankan tugas dan fungsi pengawasan.
“Dengan forum seperti ini, kami lebih percaya diri mendampingi desa dan tidak ragu menyampaikan masukan yang bersifat membangun,” ungkap Rizal.
Kasi Humas Polres Pidie Jaya, IPDA Mustafa, menegaskan bahwa Jumat Curhat tidak hanya menjadi ajang komunikasi, tetapi akan dikembangkan menjadi wadah monitoring berkelanjutan dalam pengelolaan dana desa.
“Kami berkomitmen mengawal proses ini melalui pemantauan langsung, termasuk keterlibatan aktif Sat Reskrim dalam proses pendampingan,” tegasnya.
Kegiatan ditutup dengan sesi tanya jawab interaktif yang membahas tantangan riil di lapangan dan merumuskan solusi kolaboratif. Forum ini menjadi tonggak penting dalam penguatan sinergi antara pendamping desa dan kepolisian dalam mewujudkan tata kelola APBG yang partisipatif dan bebas penyimpangan.
(Nyak Joni)
